Studi & Publikasi

sekolahalamdigital.org

Kewirausahaan


Kami siap melayani anda dalam jasa foto, video, desain grafis dan percetakan serta pembuatan buku. Hubungi kami di Telp/sms/WA:

0812-8523-6156

0813-1072-2645

Follow Us


Pengunjung

 free web counter Counter Powered by RedCounter

Strategi Nasional Pelaksanaan ESD

ESD merupakan sebuah konsep pendidikan yang meliputi pendekatan dan analisis terhadap pelaksanaan pembangunan yang memiliki perspektif ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Dengan demikian ESD merupakan proses pendidikan tentang pembangunan yang didasarkan pada suatu konsep lintas sektor dan lintas disiplin ilmu. ESD memiliki peran cukup penting dalam mendukung penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, terutama dalam membentuk peserta didik yang cerdas komprehensif dan kompetitif. Namun ESD belum dilaksanakan secara optimal dan meluas di segenap jenjang pendidikan yang ada. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah belum terdapat seperangkat regulasi di dalam pembangunan pendidikan yang berhubungan langsung dengan penerapan ESD.

Atas dasar itu, diperlukan adanya kebijakan yang eksplisit tentang ESD yang dapat digunakan sebagai pijakan penyelengaraan ESD di tingkat pusat, daerah, dan sekolah.

Kebijakan Depdiknas tentang pelaksanaan ESD di Indonesia perlu ditetapkan dengan mempertimbangkan kesepakatan UNESCO di Bonn, Jerman pada 31 Maret sampai 2 April 2009 yang mencakup komponen sebagai berikut:

  • Promosi kontribusi ESD pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan guna mencapai pendidikan berkualitas yang memperhatikan perkembangan hubungan antara ESD dan EfA dalam suatu pendekatan yang koheren dan sistematis, serta membantu pencapaian agenda ESD.
  • Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang ESD, dengan mengutamakan perluasan pembelajaran dan wawasan ESD selama 5 tahun pertama yang selanjutnya diterapkan pada kebijakan dan program tentang kesadaran masyarakat dan berbagai bentuk pembelajaran informal. Hal tersebut mencakup peningkatan peran dan kontribusi mediamassa untuk membantu perkembangan kesadaran dan pemahaman publik tentang isu-isu keberlanjutan dan pembangunan kapasitas profesional media.
  • Re-orientasi sistem pendidikan dan pelatihan dalam rangka keberlanjutan program melalui kebijakan yang koheren pada tingkat nasional dan lokal. Mengembangkan kebijakan ESD melalui koordinasi antarsektor/antardeparteman dan lembaga pemerintah non-departemen yang juga melibatkan sektor bisnis dan industri, masyarakat sipil, komunitas lokal, dan komunitas sains, khususnya melalui integrasi ESD ke dalam kebijakan pembangunan nasional. Program tersebut termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan EfA dan MDG, melalui pendekatan lintas-sektor dan pembiayaannya; dengan memobilisasi sumberdaya dan penyandang dana. Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan 17.
  • Pengembangan dan penguatan kerjasama internasional, nasional, dan regional untuk ESD yang menghormati keberagaman budaya. Selain itu juga perlu dilakukan pembentukan komite, jejaring, dan kelompok masyarakat yang mengimplementasikan ESD pada tingkat regional dan nasional yang menguatkan hubungan lokal-nasional dan nasional-global, serta meningkatkan kerjasama Utara-Selatan dan Selatan-Selatan. 

Dalam upaya pelaksanaan, kebijakan penerapan ESD perlu memperhatikan hal-hal berikut.

  • Penggunaan pendekatan yang terintegrasi dan sistemik pada pendidikan formal, non-formal, dan informal pada semua tingkatan, khususnya melalui pengembangan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang efektif, pendidikan guru, praktek mengajar, kurikulum, materi pembelajaran, dan pengembangan kepemimpinan dalam pendidikan, dan juga dengan mengenali kontribusi yang signifikan dari pendidikan non-formal dan informal, serta pendidikan kejuruan dan pelatihan di industri.
  • Promosi dialog kebijakan dalam kerangka sosialisasi berbagai hal tentang ESD, pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang relevan dalam penyusunan kebijakan ESD, pengembangan strategi monitoring dan evaluasi, dan penyebarluasan informasi tentang praktek-praktek ESD yang baik. Selain itu juga perlu dikembangkan indikator-indikator ESD nasional yang dapat mengindikasikan kemajuan penerapan dan memungkinkan dilaksanakannya review terhadap proses dan analisis hasil pencapaian ESD.
  • Re-orientasi kurikulum dan program pendidikan guru untuk mengintegrasikan ESD ke dalam pendidikan pra-jabatan dan pelatihan dalam-jabatan. Mendukung lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), para guru, dan para dosen untuk membangun jejaring, mengembangkan, dan meneliti pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Selain itu perlu dilalukan upaya khusus untuk mendukung para guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran ESD yang dapat berjalan dengan ukuran kelas yang lebih besar, dan mengevaluasi proses pembelajaran ESD.
  • Re-orientasi program pendidikan kejuruan dan pelatihan keterampilan agar mencakup ESD serta pengembangan dan perluasan kemitraan ESD untuk mengintegrasikan ESD ke dalam materi dan pelaksanaan pelatihan keterampilan, pendidikan kejuruan, dan pelatihan di tempat kerja dengan melibatkan masyarakat sipil, sektor publik, dan swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai mitra pengembangan ESD. Selanjutnya ESD harus menjadi bagian integral dalam pelatihan pemimpin-pemimpin dalam bisnis, industri, perdagangan, organisasi nirlaba dan organisasi sukarela, dan pelayanan publik.
  • Peningkatan rasa memiliki (kepemilikan) para pemuda terhadap permasalahan ESD melalui pelibatan para pemuda beserta organisasi dan jaringannya dalam penyusunan disain dan penerapan ESD untuk meningkatkan komitmen, solidaritas, dan potensi mereka.
  • Peningkatan peran dan kontribusi masyarakat sipil dalam menstimulasi perdebatan dan partisipasi publik serta memperkenalkan kegiatan-18 Balitbang, Depdiknaskegiatan ESD. Untuk itu perlu ditemukan cara memperluas keterlibatan dan komitmen tersebut.
  • Pemberian pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi penting sistem tradisional, sistem yang asli setempat, dan sistem pengetahuan lokal serta penghargaan terhadap kontribusi budaya yang beragam dalam mempromosikan ESD.
  • Promosi keadilan gender secara aktif serta penciptaan kondisi dan strategi yang memungkinkan wanita saling berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk membawa perubahan sosial dan kesejahteraan. 
  • Pengembangan ilmu pengetahuan melalui jaringan ESD. Termasuk dalam kegiatan ini adalah identifikasi dan pemberian dukungan kepada satuan pendidikan, perguruan tinggi dan lembaga riset, serta pusat dan jaringan pendidikan yang dapat menjadi pusat keahlian dan inovasi yang mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan, serta pembangunan sumber ESD. Selain itu perlu dilakukan eksplorasi potensi wilayah geografi dan bioregional yang dapat ditetapkan menjadi laboratorium ESD. 
  • Mendorong peningkatan pengembangan keunggulan ilmiah, riset, dan pengetahuan baru bagi ESD melalui pelibatan lembaga pendidikan tinggi dan jaringan penelitian tentang ESD. Dalam kerangka itu perlu dilakukan mobilisasi fungsi inti universitas, yaitu: pengajaran, riset, dan pengabdian pada masyarakat untuk memperkuat pengetahuan global dan kearifan lokal tentang ESD, pemanfaatan kepemimpinan serta jaringan program Unesco dalam ESD. Untuk keperluan itu perlu dikembangkan struktur insentif yang mendukung penelitian dan pengembangan ESD pada pendidikan tinggi. Selain itu juga perlu dilakukan pembangunan struktur lembaga dan organisasi yang memfasilitasi fleksibilitas, partisipasi peserta didik, dan program-program multi-disiplin dan pembangunan model-model yang tanggap terhadap kompleksitas dan keadaan yang mendesak dalam pelaksanaan ESD. 
  • Peningkatan upaya dalam sistem pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk mengatasi berbagai tantangan keberlanjutanan yang mendesak dan kritis (seperti perubahan iklim, serta perlindungan bagi air dan pangan) yang dilakukan dengan cara mengembangkan rencana program dan kegiatan khusus di dalam payung dekade ESD PBB dan kerangka kerjasama dengan berbagai pihak. 
  • Pemanfaatan mekanisme kelembagaan selama dekade PBB untuk ESD dan dekade lain yang sedang berjalan (seperti dekade PBB untuk aksi„ Air untuk Kehidupan‟) yang akan menjamin bahwa ESD terus diimplementasikan selama dekade tersebut. 
  • Penggunaan keahlian yang ada di dalam sistem PBB untuk memperkuat ESD dalam konvensi kunci pengembangan berkelanjutan; misalnya yang difokuskan pada biodiversity, perubahan iklim, de-sertifikasi, dan warisan budaya yang tidak dinyatakan secara jelas.Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan 19 Kebijakan yang dikeluarkan oleh Depdiknas perlu disertai dengan penentuan program dan kegiatan oleh berbagai unit kerja terkait di tingkat pusat, daerah, dan satuan pendidikan. (Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Balitbang Depdiknas) Untuk lebih detailnya, buku berbentuk pdf ini dapat di download.